Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan BI akan memperkuat keamanan siber (cyber security) infrastruktur sistem keuangan nasional seiring meningkatnya serangan siber ke perusahaan penyedia Layanan Jasa Keuangan (LJK) selama tahun 2023.
“BI akan menggerakkan penguatan ketahanan siber, baik dari sisi BI maupun industri. Sebab, kelancaran sistem pembayaran juga juga keamanan data penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Juda dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.41 pada Jakarta, Senin.
Saat ini, pihaknya sedang merancang formula kebijakan keamanan siber yang digunakan dimaksud bersifat end to end, mulai dari tata kelola penanganan siber dalam industri, langkah preventif, serta langkah resolusi apabila terjadi serangan, termasuk mekanisme koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita punya forum yang digunakan itu secara reguler melakukan evaluasi ketahanan siber di dalam dalam industri ini. Tetapi kalau tetap terjadi ini, perlu protokol, ini sedang kita perkuat,” ujar Juda.
Selain terganggunya sistem, menurutnya, serangan siber terhadap infrastruktur sistem keuangan akan menyebabkan menurunnya kepercayaan penduduk terhadap sistem keuangan.
“Keberhasilan serangan siber pada infrastruktur sistem keuangan pada gilirannya menyebabkan menurunnya kepercayaan pada sistem keuangan,” ujar Juda.
Selama tahun ini, beberapa lembaga yang digunakan mana mengurusi kesulitan keuangan di area dalam Indonesia terkena serangan siber, diantaranya PT Bank Syariah Indonesia (BRIS), PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), hingga BPJS Ketenagakerjaan.
State of the Internet dalam laporannya berjudul The High Stakes of Innovation: Attack Trends in Financial Services mencatat layanan jasa keuangan di dalam tempat Asia Pasifik kemudian Jepang (APJ) dilanda 3,7 miliar serangan siber pada rentang kuartal II-2022 sampai kuartal II-2023, atau sebagai sektor yang dimaksud hal itu terbanyak mengalami serangan siber.