Jakarta – Pakar demografi serta ekonom Universitas Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan DKI Jakarta akan mengalami penurunan populasi produktif juga peningkatan populasi lanjut usia (lansia) akibat perpindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Struktur penduduk di dalam dalam Jakarta akan mengalami perubahan yang dimaksud signifikan. Jumlah penduduk produktif akan berkurang secara signifikan yang digunakan mana diikuti dengan peningkatan jumlah agregat agregat penduduk lanjut usia," kata Sonny dalam Seminar Internasional Hari Kekayaan Negara tentang Reimagining Jakarta Future yang mana mana dipantau virtual dalam Jakarta, Senin.
Sonny menuturkan penurunan populasi produktif akan berdampak besar terhadap produktivitas juga struktur penduduk Jakarta. Populasi lanjut usia (lansia) yang mana yang disebut berusia 65 tahun ke atas di dalam dalam Jakarta akan meningkat signifikan dari lima persen pada 2020 menjadi 21 persen pada 2050.
"Kalau kita menggunakan definisi lain dari elderly (lansia) dengan menggunakan usia 60 tahun ke atas, bahkan jumlahnya akan mencapai 28 persen. Bayangkan pada tahun 2050 hampir sepertiga penduduk Jakarta akan berusia lanjut," tuturnya.
Pembangunan lalu perpindahan ibu kota negara baru akan melalui lima tahap perkembangan yaitu pada fase 1 2022-2024, fase 2 pada 2024-2029, fase 3 pada 2030-2034, fase keempat pada 2035-2039, serta fase kelima pada 2040-2045.
Menurut Sonny, mulai fase kedua perpindahan ibu kota negara, jumlah keseluruhan total penduduk dalam Jakarta akan terus menurun. Penurunan tajam akan dimulai dari fase keempat perpindahan ibu kota negara pada 2035 serta seterusnya.
Ia mengatakan dalam suatu proyeksi populasi, dengan tanpa perpindahan ibu kota, Jakarta memang akan mengalami penurunan jumlah total total penduduk, namun dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara, penurunan jumlah agregat agregat penduduk Jakarta justru semakin cepat lantaran Jakarta akan kehilangan tambahan dari 200.000 penduduk pada 2030.
Sementara pada 2050 Jakarta akan kehilangan lebih tinggi lanjut dari 400.000 orang sebagai akibat dari perpindahan ibu kota negara.
Namun, dampak terbesar akan dialami oleh Jawa Barat sebab akan kehilangan tambahan dari 1,3 jt orang pada 2050. Sedangkan Banten akan kehilangan lebih besar banyak dari 300.000 penduduk.
"Saya tiada tahu kabupaten atau kota mana yang yang disebut paling merasakan dampak pemindahan ibu kota akibat proyeksi total total penduduk diimplementasikan pada dalam tingkat provinsi, bukan pada tingkat kabupaten serta kota," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan populasi penduduk dalam Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibatasi cuma 1,91 jt orang sehingga tiada akan seperti Jakarta.
"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk dalam area pada di lokasi ini (IKN)," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati.
Dia mengatakan, saat pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang mana yang terdiri dari pekerja bangunan serta ASN juga TNI – Polri tahap pertama.
"Selesainya baru pada tahun 2045 yang dimaksud diperkirakan 1,91 jt penduduk, bukan boleh lebih lanjut tinggi dari itu oleh sebab itu daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 jt penduduk," katanya.
Pemindahan Ibu Kota Negara dijalani sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, mengupayakan perubahan fundamental penyelenggaraan sosial, budaya, kemudian dunia usaha bangsa.
Kemudian menyokong percepatan penyelenggaraan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan dunia usaha yang mana mana inklusif kemudian juga merata.
Pemindahan Ibu Kota Negara direncanakan juga dibangun dengan standar baru yang dimaksud dimaksud lebih banyak tinggi tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, juga bermartabat.